Perang Vietnam sangat menghancurkan bagi perekonomian Vietnam. Pada saat pengambilalihan kekuatan, pemerintah menciptakan sebuah ekonomi terencana, mirip apa yang dilakukan Indonesia pada zaman Orde Baru lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun. Kolektivisasi pertanian, pabrik-pabrik dan modal ekonomi diterapkan, dan jutaan orang diperkerjakan pada program-program pemerintah. Untuk beberapa dekade, ekonomi Vietnam terganggu oleh ketidakefisienan dan korupsi dalam program-program negara, kualitas buruk dan di bawah target produksi dan pembatasan pada kegiatan perekonomian dan perdagangan.
Vietnam juga menderita akibat embargo perdagangan oleh Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Eropa setelah Perang Vietnam. Setelah itu, partner-partner perdagangan dengan blok-blok Komunis mulai surut. Pada 1986, Kongres Partai Keenam memperkenalkan reformasi ekonomi penting dengan elemen-elemen ekonomi pasar sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi luas yang disebut Doi Moi (Renovasi). Kepemilikan swasta digenjot dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Dalam satu pihak, Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan GDP tahunan sebesar 8% dari tahun 1990 hingga 1997 dan berlanjut sekitar 7% dari tahun 2000 hingga 2005, membuat Vietnam sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia. Pada saat yang bersamaan, investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan domestik tumbuh empat kali lipat.
Manufaktur, teknologi informasi dan industri teknologi canggih membentuk bagian besar dan tumbuh dengan cepat daripada ekonomi nasional. Vietnam secara relatif adalah pemain baru dalam bisnis perminyakan, tetapi sekarang Vietnam adalah produser minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai produksi 400.000 barel per hari. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka; neraca perdagangan mencapai sekitar 160% GDP, lebih dari dua kali rasio yang dimiliki Tiongkok dan lebih dari empat kali rasio India.[56]
Vietnam secara umum masih tergolong negara miskin dengan GDP US$280,2 miliar (estimasi 2006). Ini menandakan kemampuan daya beli sebesar ~US$3.300 per kapita (atau US$726 per kapita berdasarkan market exchange rate). Tingkat inflasi diperkirakan 7.5% per tahun pada 2006. Daya beli publik meningkat dengan pesat. Kemiskinan, berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari, telah menurun secara drastis dan sekarang lebih sedikit daripada di Tiongkok, India dan Filipina.[57]
Sebagai hasil dari langkah-langkah reformasi tanah (land reform), Vietnam sekarang adalah produsen kacang cashew terbesar dengan pangsa 1/3 dari kebutuhan dunia dan eksportir beras kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Vietnam memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok tanam permanen, 6,93%, daripada negara-negara lain di Sub-wilayah Mekong Raya (Greater Mekong Subregion).
Selain beras, kunci ekspor adalah kopi, teh, karet dan produk-produk perikanan. Tetapi, peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi telah berkurang, jatuh berdasarkan sumbangan terhadap GDP dari 42% pada tahun 1989 menjadi 20% pada tahun 2006, akibat dari meningkatnya produksi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengangguran di perkotaan meningkat terus menerus dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota-kota, sedangkan pengangguran di pedesaan sudah mencapai level kritis.
Di antara langkah-langkah lain yang diambil dalam proses transisi ke ekonomi pasar, Vietnam, pada Juli 2006 meng-update peraturan properti intelektualnya untuk mematuhi TRIPS. Vietnam diterima sebagai anggota WTO pada 7 November 2006. Partner-partner perdagangan utama Vietnam termasuk Jepang, Australia, negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.